NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat di daerah. Ia menilai upaya itu tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) dan investasi skala besar.
Namun, target tersebut perlu didukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau. Hal ini ia katakan dalam kegiatan Peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Jakarta, hari ini.
"Dalam konteks itu kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari government spending saja atau belanja pemerintah dalam skala yang besar, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Bima memaparkan, percepatan inklusi keuangan di daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 ditetapkan sebesar 98 persen.
