Menurut Ribka, penguatan ekonomi daerah juga perlu diarahkan untuk mendukung agenda strategis nasional, seperti pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan hilirisasi sesuai potensi wilayah. Karena itu, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar program nasional dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
Selain itu, Kemendagri juga mendorong pembangunan berbasis data serta pengelolaan APBD yang berorientasi pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencakup upaya menekan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.
Ribka menegaskan perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan. Karena itu, konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan perlu dijaga agar seluruh program pembangunan bergerak dalam satu arah.
"Dalam teorinya it's okay, but dalam pelaksanaannya kadang-kadang jauh dari itu Bapak Menteri Bappenas. Ini yang mungkin perlu kita disiplinkan bersama," pungkasnya.
