Dahnil meminta aparat penegak hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penipuan, termasuk penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang beroperasi tanpa izin.
Lebih lanjut, Dahnil mengingatkan bahwa praktik komersialisasi agama untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu jamaah dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan menggunakan beragam kedok, termasuk mereka yang mengenakan atribut keagamaan.
Bahkan, ia mengingatkan potensi keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
