“Topengnya bisa macam-macam. Bisa juga bandit agama yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, berjubah ASN atau pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.
Dahnil menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta PPNS untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terbebas dari praktik penipuan serta penyalahgunaan kepercayaan agama.
"Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jamaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan,” kata Dahnil.
