NADIKABAR.COM — Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mengawal pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit melalui penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini ditempuh untuk memastikan penataan kembali kawasan hutan dan lahan sawit yang diambil alih negara tidak berhenti pada penguasaan aset semata, tetapi bermuara pada kepemilikan masyarakat secara kolektif melalui koperasi. Dengan demikian, kesejahteraan petani rakyat diharapkan dapat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam Seminar Nasional bertajuk "Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat" di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Rabu (18/11/2026).

Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D, Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara Seger Budiarjo, Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Erry Herman, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau Muhammad Taufiq Oesman Hamid, serta unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Riau.

Farida menilai Riau merupakan salah satu provinsi strategis untuk meningkatkan kapasitas koperasi di sektor kelapa sawit. Pasalnya, luas perkebunan sawit di wilayah tersebut mencapai sekitar 3,87 juta hektare dengan tingkat produksi crude palm oil (CPO) mencapai 9,46 juta ton. Angka ini menyumbang sekitar 20 persen dari total produksi CPO nasional.

"Reforma agraria tidak boleh berhenti di penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka hanya mengatur tata kelola. Ujungnya adalah untuk rakyat. Maka, para petani sawit harus mampu mengelola lahan yang diberikan tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," ujar Farida dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan koperasi, terutama yang bergerak di sektor kelapa sawit, harus memiliki kekuatan yang setara dengan BUMN. Melalui wadah koperasi, lahan produksi dan permodalan petani yang selama ini terbatas dapat dikonsolidasikan untuk mencapai skala usaha yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan daya tawar.

Kemenkop juga memfokuskan tiga langkah strategis, meliputi kepastian hak dan manfaat atas lahan melalui koperasi, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik koperasi dengan skema pembiayaan yang sehat dan inklusif, serta pengembangan hilirisasi CPO menjadi minyak goreng, biodiesel, hingga produk turunan lainnya.

"Upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Saat ini kami terus mendorong agar koperasi dan petani tidak hanya ahli dalam menanam, tetapi juga memahami peran pentingnya dalam perekonomian agar petani bisa naik kelas," jelasnya.

Kemenkop telah membangun kerangka sinergi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui pembagian peran yang terukur. Kemenkop berperan dalam pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha. Sementara itu, Agrinas berperan dalam penyediaan dan optimalisasi lahan bagi koperasi, dukungan infrastruktur usaha, serta sinergi investasi dan akses pasar.

"Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi," kata Farida.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menambahkan bahwa Kemenkop terus mendorong penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara koperasi sawit dan BUMN maupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar koperasi memiliki daya tawar yang lebih tinggi.

Dia mengatakan semakin banyak koperasi yang menjalin kemitraan atau bahkan mampu melakukan hilirisasi, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan anggota koperasi.

"Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kemenkop dan PT Agrinas Palma Nusantara yang sepakat untuk terus bersinergi dalam rangka pengembangan hingga hilirisasi di sektor kelapa sawit," tuturnya.

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Seger Budiarjo menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 200 ribu hektare lahan akan diserahkan pengelolaannya kepada koperasi yang memenuhi kriteria.

"Ditargetkan pada awal 2027 akan dimulai kick-off-nya, dengan Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria," ucapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D menyambut baik inisiatif Kemenkop dan PT Agrinas Palma Nusantara yang akan menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang mampu mengembangkan potensi kelapa sawit.

"Melalui koperasi, kami berharap persoalan ini bisa kita eliminasi," tutupnya.