Ia mencontohkan beberapa bangunan KDKMP telah berdiri secara fisik, tetapi lokasinya masih tercatat berada dalam kawasan hutan, sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk penyelesaiannya. Salah satunya di Kabupaten Bintan.
Selain itu, lanjut dia, ada beberapa daerah seperti di Kabupaten Natuna tidak memiliki lahan pembangunan koperasi sama sekali, karena struktur wilayah kepulauan.
Bahkan pemerintah daerah setempat ada yang sampai membangun kantor di atas laut dampak keterbatasan lahan di darat.
"Makanya, kami mohon arahan dan dukungan dari Wamenkop untuk membuat formulasi khusus KDKMP, sesuai karakter geografis Kepri," ucap Riky.