NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah berkomitmen menindaklanjuti sejumlah kendala dalam pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Hari ini, kami turun cek ke lapangan sekaligus melihat laporan langsung bagaimana perkembangan dan persiapan operasional KDKMP di Kepri," kata Farida dalam kunjungan kerja ke Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Kamis.

Wamenkop mengaku menerima cukup banyak laporan melalui kunjungan kerja tersebut, salah satunya menyangkut permasalahan lahan pembangunan gedung KDKMP di Kepri, yang mayoritas daerah kepulauan dengan luas wilayah 98 persen adalah lautan.

Ia menegaskan setiap laporan dan kendala di lapangan akan dikoordinasikan dengan Agrinas dan Kementerian Koperasi guna mendorong langkah-langkah strategis dan percepatan operasional maupun pembangunan Gedung KDKMP.

"Makanya, penting bagi kami turun langsung ke lapangan agar percepatan koordinasi bersama pihak-pihak terkait bisa dilakukan, sehingga operasional dan pembangunan koperasi terus berjalan," ujar Farida.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Riky Rionaldi menyebut dari 407 KDKMP yang akan dibangun, sebanyak 227 sudah mulai pembangunan fisik, dan 114 di antaranya telah berdiri dengan kondisi fisik 100 persen. Selebihnya masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional koperasi di lapangan selama dua tahun.

Namun dalam pelaksanaan program strategis nasional (PSN) itu, kata Riky, masih terdapat kendala berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana koperasi yang belum terpenuhi serta persoalan status lahan.

Ia mencontohkan beberapa bangunan KDKMP telah berdiri secara fisik, tetapi lokasinya masih tercatat berada dalam kawasan hutan, sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk penyelesaiannya. Salah satunya di Kabupaten Bintan.

Selain itu, lanjut dia, ada beberapa daerah seperti di Kabupaten Natuna tidak memiliki lahan pembangunan koperasi sama sekali, karena struktur wilayah kepulauan.

Bahkan pemerintah daerah setempat ada yang sampai membangun kantor di atas laut dampak keterbatasan lahan di darat.

"Makanya, kami mohon arahan dan dukungan dari Wamenkop untuk membuat formulasi khusus KDKMP, sesuai karakter geografis Kepri," ucap Riky.