NADIKABAR.COM — Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I menjadi puncak pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat publik dalam mengemban amanah strategis di birokrasi. Para lulusan diharapkan mampu menerapkan hasil pembelajaran melalui pengambilan keputusan yang tepat, sinergi lintas sektor, serta kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Purwadi Arianto saat menghadiri Upacara Pelepasan Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVII Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (8/10).
"Pemimpin tidak cukup mengetahui arah perubahan. Pemimpin harus mampu membuat perubahan terjadi," ujar Purwadi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Menurut Purwadi, pejabat publik memiliki peran penting dalam menentukan arah birokrasi, terutama di tengah agenda transformasi nasional yang membutuhkan kerja pemerintahan yang semakin terintegrasi. Karena itu, berakhirnya PKN bukan sekadar penuntasan program, tetapi awal tanggung jawab yang lebih besar ketika peserta kembali ke instansi masing-masing.
Ia menilai berbagai agenda pembangunan tidak dapat dijalankan secara parsial. Setiap instansi memiliki peran berbeda, namun tetap harus bergerak menuju tujuan yang sama. Dalam konteks itu, pejabat pimpinan tinggi dituntut mampu menjembatani kebutuhan organisasi, arah kebijakan, dan kepentingan publik.
"Bapak dan Ibu bukan hanya penggerak organisasi, tetapi _connector_ antara rasionalitas teknokratik, aspirasi politik, dan kebutuhan publik. Pemimpin birokrasi modern harus mampu memecah sekat sektoral, memastikan keputusan berbasis data, menjaga akuntabilitas kebijakan, serta membangun kemitraan lintas sektor," jelas Purwadi.
