NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta Kementerian Hukum mengkaji aturan perundang-undangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta aturan diselaraskan agar program presiden berjalan dengan lancar.
"Mohon bantuan Pak Menteri Hukum dan jajarannya untuk membuat kajian. Akhir-akhir ini, peraturan perundang-undangan mana yang kira-kira berpotensi untuk tidak mendukung program Presiden, Pak? Itu coba kita selaraskan lagi," kata Bambang dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).
Dia menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat mencari hambatan itu untuk memanfaatkan sisa masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, hambatan sekecil apapun dapat tersendat apabila aturan yang menjadi dasar pelaksanaan belum selaras.
