Hal yang sama berlaku terhadap seluruh sarana prasarana dan Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan Sekolah Rakyat. Kejelasan status, pencatatan, penguasaan, pemanfaatan, serta dokumen serah terima harus dipastikan.
"Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap aset negara harus jelas keberadaan serta statusnya," tegasnya.
Aspek tersebut perlu menjadi bagian penting dari sistem pengendalian, terlebih ketika Sekolah Rakyat memasuki masa transisi dari pola rintisan menuju sekolah permanen.
Ketiga, Jangan Menunggu Masalah Menjadi Temuan. Agus Jabo meminta pola pengendalian diubah dari menunggu masalah ditemukan menjadi mampu mendeteksi potensi persoalan sejak awal.
"Kita harus membangun sistem pengendalian yang mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal," katanya.
Untuk itu, Gugus Tugas harus berfungsi sebagai early warning system, bukan hanya forum koordinasi setelah masalah terjadi. Ia mendorong pemantauan berkala berbasis data dan dashboard yang dapat menunjukkan kondisi masing-masing lokasi Sekolah Rakyat secara cepat.
Pemantauan tersebut mencakup kondisi peserta didik, SDM, sarana dan prasarana, anggaran, aset, pembelajaran, hingga tindak lanjut permasalahan.
Keempat, Harus Ada Mekanisme Eskalasi Atas Permasalahan yang Tidak Dapat Diselesaikan di Tingkat Satuan Kerja. Agus Jabo menegaskan tidak semua persoalan harus diselesaikan sendiri oleh sekolah atau satuan kerja. Apabila suatu masalah membutuhkan keputusan lintas unit, dukungan kebijakan, anggaran, maupun penyelesaian kelembagaan, persoalan tersebut harus segera dieskalasikan kepada pimpinan.
"Jangan sampai suatu masalah berulang kali dibahas dalam rapat tetapi tidak pernah menghasilkan keputusan," pesannya.
Mekanisme eskalasi diperlukan agar persoalan yang berada di luar kewenangan satuan kerja dapat segera memperoleh keputusan dan dukungan yang dibutuhkan.
Kelima, Gugus Tugas Harus Berorientasi pada Penyelesaian Masalah. Agus Jabo meminta Gugus Tugas Pengendalian Sekolah Rakyat tidak menjadi forum administratif semata. Gugus Tugas harus menjadi pusat koordinasi, pengendalian, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan lintas unit.
"Ukuran keberhasilan Gugus Tugas bukan banyaknya rapat yang dilaksanakan, tetapi berapa banyak permasalahan yang berhasil diselesaikan dan berapa banyak risiko yang berhasil dicegah," ujar Agus Jabo.
Dengan orientasi tersebut, seluruh hasil pemantauan harus diarahkan pada tindakan nyata dan penyelesaian persoalan di lapangan.
