Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi penting agar kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Penilaian yang masih mengandalkan subjektivitas berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kenyataan di lapangan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat updating dan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Agus Jabo juga mengajak masyarakat untuk membangun keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Ia menegaskan, kekayaan dan sumber daya Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam perekonomian nasional.
"Kita bukan bangsa kelas tiga, tetapi kita adalah warga bangsa yang harus menjadi nomor satu di republik ini dan kita harus setara dengan bangsa-bangsa lain," tegasnya.
Selain itu, Agus Jabo berharap kolaborasi pemerintah dan Muhammadiyah dapat memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan data yang akurat, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pendidikan yang inklusif, semakin banyak keluarga diharapkan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun masa depan yang lebih baik.
