"Sekolah Rakyat itu di Kedungwungi Itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi," kata Sukirman.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyatakan siap memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan dapat terealisasi pada 2027.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPS 2026, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 mencapai 8,05 persen, dengan kemiskinan ekstrem 1.030 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,71 masih di bawah capaian Jawa Tengah (74,77) dan nasional (75,90). IPM dengan nilai tersebut dipengaruhi salah satunya oleh pendidikan anak-anak usia sekolah.
Menurut data Pusdatin Kemendikdasmen, tantangan pendidikan juga terlihat dari jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 14.558 anak per 6 September 2026, sementara rata-rata lama sekolah pada 2025 baru 7,50 tahun. Kondisi ini memperkuat pentingnya perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi, Alif Kamal, Hendri Kurniawan, Dardo Pratistyo, dan Antun Joko Susmana, serta Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara.
Turut hadir Sekretaris Daerah Pekalongan Mohammad Yulian Akbar, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinas Sosial Suprayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Murdiarso.
