"Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup berat, terutama dalam aspek sosial ekonomi," ujarnya.
Agus Jabo pun mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan kemiskinan, salah satunya dengan menggunakan data tunggal yang terbuka dan transparan. Data tersebut menjadi landasan penting agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran," sambungnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, masih terdapat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu.
