Sebagai orang yang menggeluti komunikasi politik sejak S-1, S-2, dan S-3, saya hanya berikan analisis saja. Yang jawabannya tidak cukup hanya sosok yang loyal, populer, atau diterima partai koalisi.
Wakil presiden pun tidak masalah jika sekadar menjadi "ban serep", yang baru berfungsi ketika presiden berhalangan. Namun, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 meminta lebih, menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Karena itu, jabatan tersebut memerlukan kemampuan bekerja, membaca masalah, mengoordinasikan kepentingan, dan ikut memastikan kebijakan pemerintah terlaksana.
Presiden Prabowo menghadapi pekerjaan besar. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan dan renovasi sekolah, koperasi desa, ketahanan pangan, kesehatan rakyat, hingga pemberdayaan nelayan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan daerah. Tantangannya bukan hanya anggaran, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, komunikasi publik, serta penyelesaian hambatan politik dan birokrasi.