NADIKABAR.COM — "Pemimpin bijaksana tidak menjadikan hatinya sendiri sebagai ukuran. Ia menjadikan hati rakyat sebagai hatinya." (Lao Tzu, filsuf Tiongkok kuno)

Koalisi partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto condong menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan para ketua umum koalisi telah bersepakat mendukung kader Gerindra. PAN, Demokrat, PKB dan lainnya tidak mengajukan kadernya. Golkar pun menyatakan akan menghormati keputusan Prabowo. Di tengah perkembangan itu, nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani muncul dalam pembicaraan politik nasional. Wajar saja.

Tanpa mengabaikan Muzani, dua nama yang menarik diperhatikan adalah Dasco dan Sugiono. Keduanya merupakan tokoh penting Gerindra, satunya ketua harian, satunya lagi sekjen, memiliki hubungan kerja panjang dengan Prabowo, kendati menempuh rute dan pengalaman politik yang berbeda.

Dasco banyak berkecimpung dalam dinamika parlemen, organisasi partai, dan komunikasi lintas kekuatan politik. Sugiono memiliki pengalaman legislatif, diplomasi internasional , serta koordinasi pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Keduanya memiliki modal pengalaman yang relevan untuk dikulik. Namun, tulisan pendek ini secara khusus mencermati Dasco. Bukan untuk mengabaikan yang lain, melainkan untuk menguji satu kualitas politik yang menarik dari Dasco: kemampuan mengelola persoalan, isu dan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Pertanyaan mendasarnya sederhana. Dalam hampir tiga tahun sisa pemerintahan hingga Oktober 2029, sosok wakil presiden seperti apa yang diperlukan Prabowo? Jujur, ini hanya presiden ke-8 yang tahu.

Sebagai orang yang menggeluti komunikasi politik sejak S-1, S-2, dan S-3, saya hanya berikan analisis saja. Yang jawabannya tidak cukup hanya sosok yang loyal, populer, atau diterima partai koalisi.

Wakil presiden pun tidak masalah jika sekadar menjadi "ban serep", yang baru berfungsi ketika presiden berhalangan. Namun, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 meminta lebih, menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Karena itu, jabatan tersebut memerlukan kemampuan bekerja, membaca masalah, mengoordinasikan kepentingan, dan ikut memastikan kebijakan pemerintah terlaksana.

Presiden Prabowo menghadapi pekerjaan besar. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan dan renovasi sekolah, koperasi desa, ketahanan pangan, kesehatan rakyat, hingga pemberdayaan nelayan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan daerah. Tantangannya bukan hanya anggaran, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, komunikasi publik, serta penyelesaian hambatan politik dan birokrasi.