Jika Prabowo setuju, maka akan berlaku pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dia mengatakan pasal itu mengatur soal kekosongan jabatan Wapres.
"Kalau sudah disetujui oleh Presiden Prabowo untuk diberhentikan berdasarkan permohonan 'mundur', maka akan berlaku Pasal 8 ayat (2) perihal kekosongan Wakil Presiden, di mana dalam waktu enam puluh hari, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jadi saran saya, ketika memberhentikan, segera harus Presiden mengajukan dua calon pengganti," ujar Qurrata.
Berikut isi pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud:
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dosen Hukum Tata Negara UI, Titi Anggraini, menyebut proses pengunduran diri Gibran tidak perlu melalui mekanisme pemakzulan. Dia mengatakan pemakzulan dilakukan lewat proses yang dimulai oleh DPR jika menemukan pelanggaran berat atau tidak lagi memenuhi syarat.
