"Terkait pernyataan Mensesneg bahwa Wakil Presiden Gibran ingin mengundurkan diri, prosesnya memang tidak melalui mekanisme pemakzulan (pemberhentian). Pemakzulan hanya berlaku jika ada dugaan pelanggaran berat atau tidak lagi memenuhi syarat, yang harus melalui usul DPR, putusan MK, lalu keputusan MPR (Pasal 7A dan 7B UUD 1945 juncto UU MD3)," ujarnya.

Dia mengatakan dasar hukum pengunduran diri itu terdapat di Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dia mengatakan ada kata 'berhenti' di dalam pasal 8 ayat (1) yang dapat mencakup pengunduran diri.

"Untuk pengunduran diri (berhenti atas kehendak sendiri), dasarnya ada di UUD 1945 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden. Kata "berhenti" di sini mencakup pengunduran diri. Pasal 8 ayat (2) kemudian mengatur secara khusus jika yang kosong adalah jabatan Wakil Presiden, maka selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan aturan tersebut juga tertera di Pasal 46 hingga pasal 49 UU MD3. Dia mengatakan pasal-pasal itu mengatur tata cara MPR memilih Wakil Presiden baru saat jabatan Wapres kosong, termasuk karena mengundurkan diri.

"Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam UU MD3, khususnya Pasal 46 sampai Pasal 49. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk karena mengundurkan diri, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Presiden mengusulkan dua orang calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang. Dalam sidang tersebut, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan, lalu MPR memilih salah satu berdasarkan suara terbanyak. Jika suara sama, pemilihan diulang sekali; jika masih sama, Presiden yang memilih salah satunya. Setelah terpilih, Wakil Presiden baru dilantik dengan sumpah/janji dan ditetapkan dengan ketetapan MPR," ujarnya.

Dia mengatakan pengunduran diri Gibran bersifat administratif-konstitusional lewat mekanisme kekosongan jabatan. Dia mengatakan pengunduran diri cukup disampaikan secara resmi ke Presiden dan/atau MPR.

"Jadi, jika Gibran memang mengundurkan diri, prosesnya bersifat administratif-konstitusional melalui penciptaan kekosongan jabatan, bukan melalui jalur pemakzulan. Pengunduran diri cukup disampaikan secara resmi, biasanya melalui surat kepada Presiden dan/atau MPR, kemudian MPR menjalankan prosedur pemilihan pengganti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46-49 UU MD3," ujarnya.