"Kereta dapat menempuh bagian utama perjalanan dalam 30 atau 40 menit, tetapi bila penumpang kehilangan satu jam lagi untuk menunggu, berpindah moda, atau menghadapi kemacetan, sebagian besar manfaat itu akan hilang," ujar John Flood.
Ia menilai Whoosh harus dikelola sebagai koridor pariwisata dan ekonomi yang terintegrasi, bukan jalur kereta yang berdiri sendiri.
Di sinilah letak persoalan strukturalnya. Perusahaan kereta menanggung biaya pembangunan dan utang, sementara banyak manfaat finansial mengalir ke pihak lain. Pemilik tanah menikmati kenaikan nilai properti, pengembang membangun proyek baru, hotel dan restoran menerima pelanggan, pemerintah daerah memperoleh pajak, dan masyarakat menghemat waktu.
Karena itu, Indonesia sebaiknya mengevaluasi Whoosh melalui dua laporan yang transparan. Laporan pertama mengukur kinerja keuangan konvensional seperti pendapatan, biaya operasional, utang, dan pemeliharaan.
Laporan kedua mengukur manfaat ekonomi nasional seperti belanja wisatawan, malam kamar hotel, lapangan kerja, investasi, nilai tanah, penerimaan pajak, dan penghematan waktu. Manfaat ekonomi yang luas tidak boleh dipakai menutupi pengelolaan keuangan yang buruk atau pembengkakan biaya. Namun kerugian finansial juga tidak adil dinilai tanpa memperhitungkan nilai terukur yang tercipta di tempat lain.
Menanyakan apakah Whoosh menghasilkan keuntungan adalah hal yang wajar. Indonesia perlu memahami beban keuangannya dan melindungi perusahaan milik negara.
Tetapi itu tidak boleh menjadi satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Whoosh dapat menciptakan cukup banyak kegiatan pariwisata, bisnis, investasi, lapangan kerja, dan penerimaan pajak untuk membenarkan biayanya bagi negara.
"Indonesia harus berhenti menunggu penjualan tiket menjadi satu-satunya pembenaran proyek ini dan mulai secara aktif menangkap pendapatan yang diciptakan oleh Whoosh, tetapi tidak pernah diterimanya," tutup John Flood.
