NADIKABAR.COM — Nasib pembahasan RUU Perampasan Aset segera memasuki babak baru. Rancangan aturan itu telah disepakati dibawa ke paripurna.
Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026) menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan RUU tersebut dibawa ke paripurna. RUU Perampasan Aset pun selangkah lagi menjadi Undang-Undang.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.
Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.
"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco.
Seluruh fraksi dan pemerintah kemudian menandatangani naskah RUU Perampasan Aset yang sudah disetujui. Selanjutnya RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.
Panja Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Dalam prosesnya, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Soedeson mengatakan timus dan timsin juga telah menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Hal itu, kata dia, dilakukan agar tak ada pertentangan atau perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Soedeson mengatakan nomenklatur RUU tersebut telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan.
Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke paripurna DPR. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Hal itu disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Eddy mengatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.
"Dalam kesempatan ini kami perkenankan untuk mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini," sambungnya.
Eddy mengatakan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Menurutnya, tindak pidana tersebut berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian negara.