"Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.

"Tujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," sambungnya.

Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten, pengawasan oleh badan independen. Kemudian, juga mengatur pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," paparnya.

"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," imbuh dia.

Komisi III DPR selangkah lagi menyelesaikan seluruh proses pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas perhatian dan dukungannya dalam pembahasan RUU tersebut.

"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025, RDPU pertama," kata Habiburokhman seusai rapat pengambilan keputusan tingkat I di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU tersebut telah berlangsung intensif selama hampir setahun. Bahkan, menurut dia, rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar hampir setiap minggu dengan frekuensi setidaknya dua kali.

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," ujarnya.

"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur sejumlah hal. Salah satunya terkait mekanisme penggantian kerugian bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

"Kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali," katanya.

"Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," lanjut dia.

Selain itu, Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset telah memuat sejumlah perlindungan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup," tuturnya