NADIKABAR.COM — Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik, berdasarkan sejumlah hasil survei, tidak lepas dari sikap pragmatis elite partai. Salah satu pemicunya adalah tuntutan untuk memenuhi ambang batas parlemen agar partai bisa mempertahankan kursi di DPR.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat partai cenderung memilih figur publik yang mampu mendulang suara. Kemampuan finansial untuk menanggung biaya politik saat pemilu juga menjadi pertimbangan. Akibatnya, pemahaman kader terhadap ideologi dan garis perjuangan partai kerap dikesampingkan.
"Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR," kata Yasonna dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Yasonna usai memimpin Focus Group Discussion Kelompok I Badan Pengkajian MPR di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kemarin. Mengusung tema "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila", acara ini melibatkan tiga narasumber, guru besar FISIP UIN Jakarta, yaitu Prof. Bakir Ikhsan, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, serta peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu Irianto.
Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan pragmatisme memilih calon anggota DPR, presiden, dan kepala daerah dengan pertimbangan tersebut tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik. Ia mengingatkan kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah pemilu selesai dan hasilnya diumumkan. Rakyat tetap memiliki peran dalam menentukan pilihan pada pemilu berikutnya.
