"Kalau Pak Harto itu presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden. Sekarang ini yang berhenti wakil presiden. Kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," ujarnya.
Yusril mengatakan pemilihan wakil presiden pengganti tidak dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan oleh MPR.
Ia menjelaskan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.
