NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membandingkan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998.
Namun, Yusril menyebut keduanya memiliki perbedaan karena jabatan yang ditinggalkan tidak sama.
Yusril mengatakan pengunduran diri Gibran tak memerlukan persetujuan atau keputusan MPR. Menurutnya, pernyataan berhenti merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu. Ada kata-kata menyatakan berhenti," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Meski demikian, Yusril menjelaskan mekanisme pengisian jabatan yang kosong berbeda.
Pada 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden sehingga Wakil Presiden BJ Habibie otomatis menggantikannya. Sementara itu, pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden membuat jabatan tersebut kosong dan harus diisi melalui pemilihan oleh MPR.
"Kalau Pak Harto itu presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden. Sekarang ini yang berhenti wakil presiden. Kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," ujarnya.
Yusril mengatakan pemilihan wakil presiden pengganti tidak dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan oleh MPR.
Ia menjelaskan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.
