NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah adanya anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menegaskan posisinya dalam persoalan tersebut sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya.
"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran, saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Maka dari itu, ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan dimaksud dalam koridor hukum yang berlaku.
Pelaksanaan putusan pengadilan, menurutnya, merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menko menyatakan pencabutan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
