Dengan pencabutan tersebut, kata dia, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 itu.
Ia menjelaskan pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.
"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap dia.
Adapun Rapat Paripurna DPR dengan agenda membahas usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) batal digelar setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya.
