NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi Kepolisian.

Dia juga membeberkan kasus dugaan penyadapan berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar, yang akan didalami melalui gelar perkara oleh penyidik Polri pada Kamis (19/11) hari ini.

Menurut Yusril mengatakan perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.

"Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11)

Ia menjelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.

Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyampaikan bahwa penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.

Dia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut.

Menurut dia, kasus itu merupakan kejadian luar biasa, karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.

Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Yusril menjelaskan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Gelar perkara yang direncanakan digelar hari ini, katanya, perlu untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.