"Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali," ujar dia.
Sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.
"Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan," kata Yusril.
Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Penanganan kasus tersebut diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kasus penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri alias jenderal sebagai tersangka.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.'
Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keduanya mengajukan banding.
Sementara itu sidang etik Listyo rencananya digelar pekan depan.