NADIKABAR.COM — Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah mengarah ke makar. Yusril menjelaskan alasan mengapa dugaan penyadapan itu mengarah ke makar.
"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril mengatakan kasus penyadapan tersebut menyasar Presiden, bukan orang biasa. Dia mengatakan penyadapan terhadap Presiden tak boleh dianggap sebagai penyadapan biasa.
"Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," katanya.
