Dia mengatakan aparat harus mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal Prabowo. Dia mengatakan pengusutan itu penting untuk melihat ada tidaknya unsur dugaan penyadapan dilakukan untuk membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya.
"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan," katanya.
Yusril mengatakan Pemerintah tidak membentuk satgas khusus untuk menangani kasus penyadapan ini. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Bareskrim untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujarnya.
