NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Pemerintah, lanjut Yusril, memberikan kepercayaan penuh kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut maupun pengembangannya.
Menurut dia, penanganan perkara itu sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Selain itu, Yusril mengatakan Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif sesuai norma hukum yang berlaku dan tanpa pandang bulu.
