Ia menambahkan penyidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman keterangan ahli.
Terkait perkembangan perkara, Yusril menyebut penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara, menurut Yusril, merupakan primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’. Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.
“Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” ujarnya.
Dia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.
