NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons wacana calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurutnya, tak ada larangan tegas yang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai pengusung.
Yusril mengatakan ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, ia menyerahkan keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.
"Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Gibran menjelaskan Prabowo dapat berkonsultasi dengan siapa pun, termasuk meminta pandangan dari sisi hukum sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
