"Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden," ucap Yusril.
Ia menambahkan jika presiden berada di luar negeri dan diperlukan penandatanganan keputusan, wakil presiden dapat menandatanganinya atas nama presiden, bukan atas kewenangannya sendiri.
Yusril juga menilai perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan presiden tetap memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri.
"Apalagi sekarang presiden kan dekat saja, enggak ke mana-mana. Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," jelasnya.
