NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan Wakil Presiden yang mengundurkan diri tidak otomatis digantikan oleh pejabat lain.
Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Yusril menjelaskan mekanisme pergantian Wakil Presiden berbeda dengan pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, Wakil Presiden B.J. Habibie otomatis menggantikan Soeharto setelah mengundurkan diri dari jabatan Presiden.
Sementara itu, apabila Wakil Presiden yang berhenti, tidak ada pejabat yang secara otomatis mengambil alih posisi tersebut.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Prosesnya diawali dengan MPR menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pimpinan MPR kemudian menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Presiden melalui surat.
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Presiden diminta segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
"Dan sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 45, maka MPR meminta kepada Presiden untuk sesegera mungkin mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," jelasnya.
Yusril menegaskan pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Proses tersebut juga tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR.
