NADIKABAR.COM — Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi musim paceklik yang dipicu kemarau panjang. Kondisi tersebut berpotensi menekan produksi pangan dan mendorong kenaikan harga, terutama komoditas beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi pangan Indonesia saat ini relatif aman. Ia menyebut Indonesia bahkan mencatat surplus beras pada 2025, di tengah kondisi produksi pangan global yang mengalami tekanan.
"Ya kita bersyukur ya, walaupun kadang-kadang masih ada yang meragukan gitu. Di tengah dunia yang kekurangan makan itu, masih banyak yang kelaparan bahkan, beberapa negara mengalami kelaparan. Kita, tahun 2025 kita surplus," ujar ujar Zulhas, dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama NadiKabar, Selasa (15/9/2026).
"Kita surplus beras, jagung itu, ya. Beras itu kita surplus 4,2 juta. Padahal tahun 2024 kita masih impor 4,5 juta lho. Impor 4,5 juta, tapi tahun 2025 kita sudah surplus 4,2 (juta)," sambungnya.
Meski demikian, Zulhas mengakui musim kemarau tetap menjadi tantangan karena produksi pertanian tidak sebesar saat musim hujan. Ketersediaan air yang terbatas membuat produktivitas lahan berpotensi menurun.
"Jadi barang kita banyak, beras kita banyak. Itu kita syukuri dulu," kata Zulhas.
"Berarti soal beras, makan aman ya. Walaupun ada gejolak geopolitik, ada perang di sana-sini, ada Selat Hormuz ditutup, ada yang kelangkaan, kekeringan, kita masih lebih ya," imbuhnya.
Zulhas menegaskan pihaknya menyikapi stok pangan pada musim paceklik lantaran produktivitas menurun akibat sungai dan lahan yang mengering. Meski beberapa petani menggunakan pompa, Zulhas tetap mengatakan jumlah produksinya tidak maksimal seperti saat musim penghujan.
"Tentu supply and demand. Kalau supply-nya kurang, permintaannya kan tetap, pasti harga naik ya," kata Zulhas.
Menurut Zulhas, pemerintah merespons potensi kenaikan harga pangan dengan sejumlah langkah. Salah satunya memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi terbawah.
Ia menjelaskan, masyarakat pada desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian ketika harga pangan meningkat. Bantuan tersebut juga mencakup masyarakat seperti petani dan nelayan yang mengalami penurunan pendapatan saat memasuki musim paceklik.
"Petani juga kalau lagi paceklik nggak bisa beli beras. Nelayan itu yang 103 (Nilai Tukar Nelayan) kan nggak bisa beli beras," kata Zulhas.
"Iya, 103 nilai tukarnya, nggak punya pendapatan tuh. Nah, yang desil 1 sampai desil 4 ini kita berikan beras rapel 30 kilo untuk Oktober, November, Desember," jelas imbuhnya.
Bantuan tersebut melanjutkan program yang sebelumnya telah diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Sehingga, total bantuan beras yang diberikan yaitu 60 kilogram (kg) untuk 6 bulan.
"Ya, kita minta sekaligus biar tenang, di rumahnya ada beras kan, nah. Sebelumnya kita sudah kasih juga Juli, Agustus, September 30 kilo. Sudah. Sudah nih. Jadi sekarang ditambah lagi untuk Oktober, November, Desember 30 kilo lagi," jelas Zulhas.
Pemerintah Banjiri Pasar dengan Beras SPHP
Selain memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu membeli beras, pemerintah juga menyiapkan intervensi untuk masyarakat yang masih mampu membeli tetapi mengalami penurunan daya beli akibat kenaikan harga.
