NADIKABAR.COM — Pemerintah mencatat usulan perlindungan 6,46 juta hektare lahan sawah melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), atau setara dengan 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.
Upaya perlindungan lahan sawah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11).
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS seluas 7.346.470 hektare.
Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen terhadap LBS. Meski demikian, pemenuhan target tersebut masih perlu dipercepat di tiga provinsi, yakni Riau sebesar 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Dibandingkan dengan kondisi pada awal September 2026, jumlah provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen telah berkurang dari tujuh menjadi tiga provinsi. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penetapan LP2B.
