Selain menindaklanjuti indikasi alih fungsi sawah, pemerintah juga memperkuat aspek regulasi untuk memastikan perlindungan lahan berjalan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Penguatan regulasi tersebut turut didukung dengan penyesuaian data dan peta perlindungan lahan sawah di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah mendorong sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.
Keseluruhan upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menempatkan perlindungan lahan sawah sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Langkah ini diperlukan untuk menjaga lahan produktif, melindungi investasi infrastruktur irigasi, serta mempertahankan kapasitas produksi pangan nasional demi mewujudkan swasembada pangan.
Zulhas berharap percepatan penetapan LP2B, penguatan regulasi tata ruang, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan dapat berjalan secara terpadu. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan lahan sawah produktif tetap terjaga sehingga keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional dapat terus diperkuat.
