NADIKABAR.COM — Pemerintah mencatat usulan perlindungan 6,46 juta hektare lahan sawah melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), atau setara dengan 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.
Upaya perlindungan lahan sawah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11).
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS seluas 7.346.470 hektare.
Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen terhadap LBS. Meski demikian, pemenuhan target tersebut masih perlu dipercepat di tiga provinsi, yakni Riau sebesar 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Dibandingkan dengan kondisi pada awal September 2026, jumlah provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen telah berkurang dari tujuh menjadi tiga provinsi. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penetapan LP2B.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga lahan sawah produktif agar tidak terus beralih fungsi. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
"Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," tegas Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Zulhas menambahkan di samping mendorong perluasan perlindungan lahan sawah, pemerintah juga menyoroti masih adanya indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare dalam Rakortas tersebut.
Untuk menindaklanjuti temuan itu, pemerintah menyepakati pembentukan tim lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengkaji status perizinan, status LP2B saat alih fungsi terjadi, serta jenis lahan sawah sebagai dasar penentuan langkah penyelesaian.
Selain menindaklanjuti indikasi alih fungsi sawah, pemerintah juga memperkuat aspek regulasi untuk memastikan perlindungan lahan berjalan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Penguatan regulasi tersebut turut didukung dengan penyesuaian data dan peta perlindungan lahan sawah di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah mendorong sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.
Keseluruhan upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menempatkan perlindungan lahan sawah sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Langkah ini diperlukan untuk menjaga lahan produktif, melindungi investasi infrastruktur irigasi, serta mempertahankan kapasitas produksi pangan nasional demi mewujudkan swasembada pangan.
Zulhas berharap percepatan penetapan LP2B, penguatan regulasi tata ruang, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan dapat berjalan secara terpadu. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan lahan sawah produktif tetap terjaga sehingga keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional dapat terus diperkuat.
