Dalam kerangka tersebut, Zulhas mengoordinasikan tindak lanjut lintas kementerian, BUMN, dan lembaga terkait agar kesiapan bangunan diikuti penempatan manajer serta tersedianya barang dan layanan bagi masyarakat. Rencana kerja sama itu mencakup distribusi beras SPHP dan bantuan pangan bersama Bulog; LPG bersama Pertamina Patra Niaga; pupuk bersubsidi bersama Pupuk Indonesia; serta gula, beras premium, dan kebutuhan pokok bersama ID FOOD.
KDKMP juga disiapkan untuk menyediakan layanan perbankan melalui bank-bank Himbara, pembiayaan ultra mikro melalui PNM, layanan logistik bersama Pos Indonesia, serta obat bebas dan obat bebas terbatas melalui Kimia Farma. Kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian dengan masing-masing pihak.
"Koperasi ini bukan supermarket, tetapi infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran subsidi, bantuan pangan, gas 3 kilogram, pupuk, layanan keuangan, pembayaran listrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya," kata Zulhas.
Melalui penyelesaian penempatan manajer dan kerja sama layanan, pemerintah mendorong KDKMP yang telah selesai dibangun untuk segera menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan layanan masyarakat di desa serta kelurahan. Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, rakortas tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi RI (Menkop) Ferry Juliantono; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Rini Widyantini; Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria; Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya; Wakil Menteri Desa RI (Wamendes) Ahmad Riza Patria; Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita; Direktur Utama (Dirut) Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota; Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdani; Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi; Dirut ID FOOD Ghimoyo; Dirut PT Pos Indonesia Muhammad Iskandar; Dirut PLN Darmawan Prasodjo; dan Dirut Kimia Farma Handaka.
