Garap Etanol, Pemerintah Mau Buka Lahan Tebu, Singkong, Jagung 2 Juta Ha
NADIKABAR.COM — Pemerintah akan membuka lahan tebu, jagung dan, singkong untuk bahan baku etanol. Lahan dibuka rencana antara 1 juta hingga 2 juta hektare (ha).
NADIKABAR.COM — Pemerintah akan membuka lahan tebu, jagung dan, singkong untuk bahan baku etanol. Lahan dibuka rencana antara 1 juta hingga 2 juta hektare (ha).
NADIKABAR.COM — Kemitraan antara PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) dan petani tembakau melalui perusahaan pemasok menjadi salah satu wujud komitmen dalam memberdayakan masyarakat lu
NADIKABAR.COM — Dana haji kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini telah mencapai Rp 184 triliun. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pengelolaan t
NADIKABAR.COM — Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi, mengatakan penerapan Artikel 6 Perjanjian Paris membuka peluang pengembangan mekanis
NADIKABAR.COM — Badan Usaha Khusus (BUK) minyak dan gas bakal dibentuk pemerintah. Rencana ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan proyek pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke akan dilanjutkan. Namun
NADIKABAR.COM — Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang dahulu menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang, kini mulai kehilangan daya tariknya. Kini pelanggan ramai-ramai mulai
NADIKABAR.COM — Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Indonesia akan bisa terbebas dari impor produk bensin jadi, asalkan program penggunaan ba
NADIKABAR.COM — Aturan tentang pemegang saham bursa efek resmi dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahu
NADIKABAR.COM — kondisi sepi pengunjung ramai menghantui sejumlah pasar di Jakarta. Salah satunya ada Pasar Pondok Labu di Jakarta Selatan yang jumlahnya pengunjungnya kini bisa di
NADIKABAR.COM — Sebanyak 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik di Lingkungan Kementerian Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan.
NADIKABAR.COM — Kalangan pengusaha buka suara terkait usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 9%. Kenaikan sebesar itu dinilai berisiko membebani dunia usaha hingga men