Menurutnya, dalam mendukung kesiapan operasional KDKMP, khususnya dalam koordinasi dan penyiapan kebutuhan distribusi komoditas di tingkat koperasi, ID FOOD saat ini turut melibatkan anak usaha yang bergerak di lini distribusi dan logistik, antara lain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan menyampaikan, keberadaan KDKMP diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat. Melalui koperasi yang beroperasi di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh komoditas seperti beras SPHP, MinyaKita, gula, LPG 3 kilogram, dan pupuk bersubsidi secara lebih mudah dan terjangkau tanpa melalui rantai perantara yang panjang.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses layanan pembiayaan berbunga rendah bagi masyarakat. Layanan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi, termasuk rentenir.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mengoordinasikan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di sembilan provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Pemantauan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, serta aparat kewilayahan. Berbagai temuan dan kendala operasional di lapangan selanjutnya akan dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan BUMN pemasok sesuai kewenangan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kelancaran penyaluran komoditas bersubsidi agar manfaat subsidi pemerintah diterima secara utuh oleh masyarakat yang berhak.
