NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 7.588 wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak melalui program penghapusan sanksi atau PSA hingga Kamis (12/11).
"Sudah ada 7.588 wajib pajak yang mengajukan permohonan PSA," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Inge menjelaskan, permohonan tersebut terdiri dari wajib pajak yang mengajukan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Untuk permohonan yang masuk sebelum PMK 71/2026, DJP menerima sebanyak 4.941 permohonan dari wajib pajak. Jumlah tersebut mencakup 21.128 surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dengan nilai pokok pajak sekitar Rp235,42 miliar.
Sementara itu, nilai sanksi administrasi dalam ketetapan tersebut mencapai sekitar Rp222,24 miliar. Dari jumlah itu, nilai sanksi yang diminta untuk dikurangi berdasarkan ketentuan PMK 71/2026 mencapai sekitar Rp194,20 miliar.
Adapun setelah PMK 71/2026 berlaku, DJP menerima permohonan dari 2.824 wajib pajak dengan total 5.188 surat ketetapan. Dalam kelompok ini, nilai sanksi yang diminta untuk dikurangi mencapai sekitar Rp16,22 miliar.
Inge menjelaskan nilai tersebut relatif lebih kecil karena sebagian besar permohonan berkaitan dengan surat tagihan pajak (STP) yang tidak memiliki nilai pokok pajak.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak dalam kategori tersebut cukup membayar 10 persen dari sanksi yang ditetapkan untuk memperoleh pembebasan sebesar 90 persen.
"Kalau memang dia tidak ada pokoknya, berarti dia hanya membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka akan mendapatkan pembebasan sanksi nanti sebesar 90 persennya," jelas Inge.
Inge juga menyebutkan nilai setoran yang telah diterima DJP dari permohonan sebelum PMK 71/2026 mencapai sekitar Rp251,74 miliar.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah permohonan tersebut masih dinamis. Pasalnya, kesempatan mengajukan pengurangan sanksi hingga 100 persen masih dibuka sampai 31 Desember 2026, sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan.
"Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi. Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai 31 Desember 2026, kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 persen apabila memenuhi persyaratan," pungkas Bimo.
