16 Entitas Keuangan Ilegal Ditutup Gegara Penipuan, Begini Modusnya

Entitas itu mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK. Dalam penawarannya, mereka menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Kemudian ada Brevondale yang melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Entitas berikutnya ditutup karena modus impersonasi perusahaan atau lembaga. Misalnya saja entitas yang menjiplak Guotai Haitong yang melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities yang merupakan perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin di China.

Dalam penawarannya, penjiplak Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Padahal hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dab situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.