NADIKABAR.COM — Pada 22 September 2026, dua pekan menjelang hari jadi ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebuah forum di Kementerian Pertahanan membicarakan interoperabilitas alutsista. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto membuka diskusi mengenai peningkatan interoperabilitas TNI untuk operasi gabungan terintegrasi personel, doktrin, prosedur, data, jaringan, sensor, komando dan platform yang harus bekerja sebagai satu kesatuan.
Pesawat tempur, kapal perang, tank, rudal, dan radar mudah dikenali sebagai kekuatan: bentuknya terlihat, jumlahnya dapat dihitung. Pekerjaan yang membuat semua itu berguna justru berlangsung jauh dari pandangan manusia yang mengoperasikan dan merawatnya, data yang harus bergerak, latihan yang mempertemukan kemampuan berbeda. Ada jarak antara mempunyai sesuatu dan benar-benar mampu menggunakannya sebagai bagian dari kekuatan.
Forum itu berlangsung menjelang ulang tahun TNI. Ada angka lain yang lebih jauh: 19 tahun lagi, TNI berusia satu abad. Rentang itu cukup panjang untuk mendatangkan pesawat baru, membangun kapal, mendidik ribuan prajurit, dan juga cukup panjang bagi teknologi berganti generasi serta ancaman berpindah wajah.
Ulang tahun ke-81 menyimpan pertanyaan untuk usia 100: ketika 5 Oktober 2045 tiba, apakah kekuatan yang kita bangun hari ini masih menjawab tantangan yang benar-benar dihadapi TNI saat itu?
TNI mengenal perubahan sejak kelahirannya dari Badan Keamanan Rakyat hingga Tentara Nasional Indonesia, dan dari Reformasi 1998 yang menuntut pelepasan praktik lama, bukan penambahan. Sejarah itu tidak menjamin perubahan berikutnya lebih mudah.
Setiap angkatan bersenjata membawa pengalaman lama ketika mempersiapkan perang yang belum terjadi. Masalah muncul ketika pelajaran yang pernah bekerja bertahan lebih lama daripada keadaan yang melahirkannya, seperti Prancis pada 1940, yang lebih sering digambarkan terlalu sederhana ketimbang dipahami sebagai kegagalan mempertanyakan asumsi sendiri.
Amerika Serikat menata ulang doktrinnya setelah Vietnam, dari active defense hingga airland battle; yang menentukan bukan nama doktrinnya, melainkan mekanisme mempertanyakan jawaban sendiri.
Perang Rusia-Ukraina menunjukkan proses serupa dengan tempo yang lebih mudah disaksikan: menyimpulkan masa depan hanya "perang drone" berisiko mengambil pelajaran terlalu sempit, karena yang lebih menetap adalah kenyataan bahwa pihak lain juga belajar.
Indonesia tetap harus memperkirakan ancaman. Ketidakpastian bukan alasan meninggalkan perencanaan. Hanya saja, perencanaan selalu membawa asumsi, dan sistem yang kini memberi keunggulan dapat menghadapi countermeasure yang belum tersedia saat keputusan pengadaan dibuat. Ancaman tidak berkewajiban menunggu semuanya selesai.
