NADIKABAR.COM — Kondisi ribuan bangunan sekolah yang rusak, keterbatasan sarana belajar di wilayah pelosok dan pulau terluar (3T), hingga terhambatnya proses belajar mengajar akibat keterbatasan ruang kelas masih menjadi permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia.

Guna mengatasi krisis infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) menjadikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai jawaban dan solusi strategis nasional.

Pada tahun 2026, program ini menjangkau 35.769 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia melalui skema swakelola dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 26 triliun dan ditargetkan rampung akhir tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus lalu, menegaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan langkah renovasi sekolah terbesar dalam sejarah nasional untuk memastikan akses belajar yang memadai hingga ke kawasan 3T.

"Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah," ujar Prabowo, dikutip Senin (26/10/2026).

"Tahun depan target kita 100.000, tahun 2028 100.000, dan tahun 2029 semua sekolah di seluruh Indonesia SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pihaknya membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat target tersebut. Satgas ini tersebar dari Sabang hingga Merauke.

"Sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Sementara, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan pelaksanaan program selama dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran difokuskan pada penguatan dan penataan fondasi mutu pendidikan nasional secara merata.

"Dua tahun pertama ini saya sebut sebagai periode pembangunan fondasi. Karena itu, kita membangun kerangka untuk memperbaiki dan kemudian menjadikan semua program yang kita laksanakan berdampak langsung," kata Mu'ti, dikutip dari RRI.

Salah satu program yang menjadi perhatian Kemendikdasmen ialah revitalisasi satuan pendidikan untuk memperkuat sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah juga memperluas digitalisasi pendidikan agar pembelajaran dapat didukung teknologi.

Mu'ti mengatakan distribusi perangkat digital telah menjangkau sekolah di berbagai wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa. Dukungan tersebut juga mencakup fasilitas listrik dan internet bagi sekolah yang belum memiliki akses memadai.

"Untuk sekolah yang belum ada listrik, kita fasilitasi pembangunan jaringannya. Begitu pula dengan sekolah yang belum ada internet," kata Mu'ti.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen.

Penyaluran dana bantuan juga terus dilakukan. Sampai saat ini penyaluran dana telah diterima oleh penerima manfaat sekitar Rp 20 triliun. Program revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan bangunan sekolah yang sudah ada, tetapi juga pembangunan unit sekolah baru (USB), yang terdiri atas 66 PAUD dan 28 SMA.

Pelaksanaan program di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan yang beragam. Di Aceh, misalnya, ratusan sekolah telah menyelesaikan pembangunan. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta, pembangunan masih berlangsung di sejumlah satuan pendidikan.