NADIKABAR.COM — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat. Program tersebut diperkirakan menyasar sekitar 200 juta penduduk, dengan masing-masing rekening mendapat saldo awal Rp50 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana untuk program tersebut bersumber dari APBN. Namun, pemerintah masih membahas mekanisme dan tahapan pelaksanaannya.
"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026) seperti
Besaran sekitar Rp11 triliun tersebut merupakan perkiraan kebutuhan berdasarkan cakupan sekitar 200 juta penduduk. Pemerintah belum memastikan apakah seluruh anggaran akan masuk dalam APBN 2026 atau APBN 2027.
Rekening Warga Dapat Saldo Awal Rp50 Ribu
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah sebelumnya menyebut setiap rekening yang dibuka akan mendapatkan saldo awal Rp50 ribu.
Saldo tersebut juga dapat ditarik oleh pemilik rekening.
"Bisa, bisa ditarik," kata Airlangga.
Rekening tersebut rencananya disiapkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme agar rekening dapat dibuka secara bertahap untuk masyarakat.
Airlangga mengatakan pemerintah masih akan membahas mekanisme pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," tuturnya.
Karena itu, pembukaan rekening tidak langsung dilakukan untuk seluruh masyarakat secara bersamaan. Program tersebut akan dijalankan secara bertahap dan pemerintah berharap pelaksanaannya dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme berbasis data kependudukan. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi salah satu basis untuk penyediaan rekening masyarakat.
Airlangga sebelumnya menjelaskan data Dukcapil akan dipadankan dengan sistem yang digunakan dalam ekosistem pembayaran, termasuk untuk mendukung transaksi digital seperti QRIS.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menghubungkan identitas penduduk dengan rekening perbankan yang disiapkan.
Program rekening ini tidak hanya menyasar warga yang sebelumnya belum memiliki rekening. Pemerintah juga mempertimbangkan konsolidasi rekening yang sudah dimiliki masyarakat untuk berbagai program pemerintah.
"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Saat ditanya apakah masyarakat yang sudah memiliki rekening bank tetap akan mendapatkan rekening dari pemerintah, Airlangga menjawab singkat:
Artinya, kepemilikan rekening bank saat ini tidak otomatis membuat seseorang dikecualikan dari program tersebut. Namun, mekanisme teknis mengenai rekening yang sudah dimiliki masyarakat masih akan dibahas pemerintah.
Penyediaan rekening massal tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kepemilikan rekening perbankan. Pemerintah juga ingin membangun ekosistem yang dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah.
Rekening tersebut nantinya dapat dikonsolidasikan untuk mendukung penyaluran program pemerintah, termasuk pembayaran atau bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus membuat penyaluran program pemerintah lebih terintegrasi.
Dengan demikian, Rp11 triliun yang disiapkan bukan merupakan anggaran yang sudah final, melainkan perkiraan kebutuhan berdasarkan cakupan sekitar 200 juta penduduk. Pemerintah masih membahas besaran anggaran, mekanisme serta tahapan pembukaan rekening bersama lembaga terkait.
