"Kawasan pesisir memiliki tantangan yang semakin besar akibat perubahan lingkungan dan perubahan iklim. Upaya tersebut (penanaman mangrove) perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disinergikan dengan pengelolaan kawasan Hulu sampai Hilir khususnya di Daerah Aliran Sungai agar manfaat ekologis mangrove dapat dirasakan dalam jangka panjang," ujarnya.
Kepala DLH Kabupaten Batang, Rusmanto, menyebut pengelolaan dan pemulihan lingkungan pesisir membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga riset, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar penanaman mangrove dapat terintegrasi dengan pengelolaan kawasan pesisir di tingkat daerah.
"Pengelolaan kawasan pesisir tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar kawasan pesisir tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat pesisir juga pemahaman akan pentingnya tembok alami abrasi laut, adalah mitigasi awal agar mereka disadarkan akan bahaya hilangnya lahan mata pencaharian ke depan, jika penanaman mangrove tidak dilaksanakan," tuturnya.
Sementara itu, Division Head CSR PGN, Krisdyan Widagdo Adhi, mengatakan program Tanam Pantau tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, mitigasi bencana, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat.
