NADIKABAR.COM — Tiga warga negara mengajukan permohonan uji materiil Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik (Wapres) Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK).
3 warga negara itu adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Permohonan pengujian materiil tersebut resmi teregistrasi dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.
Para Pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
Pasal tersebut berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."
Sementara itu, bagian penjelasan pasal menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Dalam pokok permohonannya, Para Pemohon menilai norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Menurut pemohon, norma pasal 6 ayat (1) itu tidak memberikan klasifikasi yang jelas terhadap syarat, kualifikasi yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat.