"Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat," dikutip dari dokumen permohonan, Selasa (17/11).

Menurut pemohon, ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam Pasal 6 ayat (1) a quo yang mendelegasikan sepenuhnya penentuan tersebut kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional akut.

Dalam berkas permohonan, Para Pemohon menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini, termasuk wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden yang sempat bergulir di DPR.Β Gibran belakangan menyatakan berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan.

"Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarikpada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian 'dengan hormat'atau 'tidak dengan hormat'?" dikutip dari permohonan

Jika diputus dengan hormat, pemohon mempertanyakan instrumen dan alat ukur objektifnya. Sebaliknya, jika diputus tidak dengan hormat, pemohon mempertanyakan parameter yuridis apa yang melandasinya.

"Apakah terdapat undang-undang khusus yang mengatur kualifikasi rinci mengenai batasan pelanggaran tersebut? Realitasnya, jawaban atas seluruh pertanyaan krusial tersebut menemui jalan buntu karena norma a quo tidak menyediakan instrumen hukumnya, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat," tulis pemohon.

Menurut pemohon, penyerahan nasib hukum dan moral seorang mantan Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara kepada diskresi politik murni tanpa batasan parameter objektif merupakan antitesis dari prinsip negara hukum yang berdaulat.