"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas," tulis pemohon.
Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atau, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemberhentian dengan hormat meliputi :
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
c. Diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya
Diberhentikan tidak dengan hormat :
a. Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun